Perwakafan

Sekilas Sejarah Wakaf

     Lembaga hukum wakaf, yang merupakan bagian dari hukum Islam, telah diterima oleh hukum adat bangsa Indonesia sejak dahulu. Praktek ini digunakan untuk keperluan umum, terutama keperluan peribadatan dan sosial, seperti masjid, surau, madrasah dan kuburan. Begitu pula praktek wakaf benda bergerak seperti tikar, lampu, meja, lemari, kitab, buku, kendaraan, dan sebagainya telah banyak terdapat di Nusantara.

    Praktek perwakafan ini banyak terlihat di daerah-daerah kerajaan Islam di mana hukum Islam banyak berpengaruh, seperti di Aceh, Demak, Banten, dan Cirebon banyak terdapat benda wakaf yang digunakan untuk keperluan peribadatan dan sosial. Dengan banyaknya benda-benda wakaf, maka perlu dibentuk suatu badan yang secara khusus menangani masalah-masalah wakaf. Sebagai contoh, Kerajaan Aceh Darussalam mempunyai Undang-undang Dasar yang bernama Kanun Meukuta Alam atau Kanun Al-Asyi.

    Di antara lembaga pemerintahan yang terdapat di dalam kanun tersebut terdapat sebuah lembaga yang bernama Balai Meusara yang bertugas mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan wakaf. Balai Meusara tersebut mempunyai peranan yang penting di Kerajaan Aceh Darussalam dan ikut memberi corak yang menentukan dalam beberapa segi kehidupan sosial. Meusara artinya wakaf. Benda-benda tersebut diwakafkan oleh Kerajaan, Hulu Balang (kepala pemerintahan di daerah), atau orang-orang kaya. Adapun yang menerima atau memanfaatkan wakaf tersebut adalah pribadi-pribadi orang Islam, kelompok-kelompok tertentu dari orang Islam, lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga pendidikan, atau masyarakat umum. Benda-benda wakaf tersebut dikelola dengan baik dengan suatu sistem yang terintegrasi dengan sistem pemerintahan seluruhnya.

    Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa praktek dan hukum wakaf telah dilaksanakan dan diresepsi menjadi hukum adat di Nusantara jauh sebelum Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda dan lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Wakaf. Hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam arti kontak antara kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di Nusantara. Mohammad Daud Ali menggambarkan hubungan kedua sistem hukum tersebut dengan berbagai pepatah dan ungkapan di beberapa daerah, misalnya ungkapan dalan bahasa Aceh yang berbunyi hukum ngon adat cre, lagee zat ngon sipeut. Artinya hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat diceraipisahkan karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat sesuatu barang atau benda.

    Di Minangkabau pun terdapat pepatah yang berbunyi adat dan syara’ sanda menyanda, syara’ ngato adat memakai. Maknanya adalah hubngan (hukum) adat dan hukum Islam (syara’) erat sekali, saling topang menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah syara’ itu sendiri. Dalam masyarakat muslim Sulawesi Selatan pun terdapat pepatah adat hula-hulaa to syaraa, syaraa hula-hulaa to adati. Artinya adat bersendi syara’ dan syara bersendi adat.